Asli, Moral, dan Hati Nurani

Politik sering dinilai kotor. Maka, perlulah permasalahannya dijernihkan. Sudilah amat diperhatikan perbedaan antara politik KEKUASAAN dan politik dalam arti ASLI atau politik MORAL, politik HATI NURANI, yakni segala upaya demi kepentingan dan kesejahteraan UMUM.

Politik kekuasaan adalah politik dalam arti sempit dan sering kotor, bahkan jahat, tetapi dapat saja baik dan budiwan, yakni politik yang menyangkut segala bentuk kekuasaan (mencari, membagi, menyaingi, mempertahankan, mengkonsolidasi, mengkritik, merongrong, menggulingkan keuasaan, dst.), dari, oleh, dan demi golongan tertentu, tidak terkecuali demi golongan Kristen juga.

Selain pembagian antara politik kekuasaan dan politik moral tersebut ada juga pembagian lain, yakni politik teoritis, yang hanya berbincang, berwacana, belajar-mengajar, berdiskusi tentang politik, dan politik praktis, yang tidak hanya berteori tentang macam-macam aspek dunia politik, tetapi sudah praktis bertindak, mengorganisasi, menggalang kekuatan, dan sebagainya, demi hasil praktis konkret dalam percaturan politik.

Gereja dan umat jelas punya kewajiban dan hak untuk berpolitik dalam arti asli/moral/hati nurani tadi, baik teoritis maupun praktis. Jadi, jangan dikatakan Hierarki, rohaniwan, dan umat kristen itu jangan berpolitik praktis. Sebaliknya, justru dalam politik praktis asli/moral/hati nurani, Gereja dan semua warga Gereja wajib dan berhak aktif, walau tentu saja menurut ukuran, kematangan, dan kemampuan masing-masing warga-umat.

Anak-anak dan yang masih di bawah umur, atau praktisnya, yang belum berhak ikut pemilu menurut hukum negara maupun pemahaman Gereja, harus dibebaskan dari dunia politik teoritis dan praktis yang menyangkut kekuasaan masyarakat dan terutama negara. Ibu-ibu rumah tangga biasa, nenek, kaum dina, lemah, miskin pun biasanya (tidak selalu) juga jangan dibebani politik praktis kekuasaan yang berat-berat.

Akan tetapi SEMUA warga umat beriman, sekali lagi menurut kemampuan dan ukuran kematangan masing-masing, sewajarnya bahkan sering wajib dan berhak aktif dalam politik teoritis DAN praktis, namun dalam arti ASLI, MORAL, HATI NURANI.

Para rohaniwan seumumnya diperintahkan Gereja menjauh dari politik praktis yang menyangkut masalah kekuasaan. Kecuali dalam keadaan darurat dan situasi-situasi gawat tertentu, sering Gereja menugaskan satu dua rohaniwan untuk berjuang dalam politik praktis kekuasaan juga, tetapi selalu demi perjuangan yang berkait dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, keadilan, peradaban, kebenaran, perdamaian, dan kebajikan serta nilai-nilai berharga lainnya. Jadi, tidak hanya asal kuasa saja. (Dari “Gereja Diaspora” hal. 124-125. Penerbit Kanisius 1999).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s